Pringsewu.Lappung.COM – Suparman Kakon Kakon Way Kunyir, Kecamatan Pagelaran Utara, ditahan Polres Pringsewu. Ia ditangkap dan ditahan oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Pringsewu. Atas dugaan kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Way Kunyir Tahun 2019.
Berikut keterangan resmi Humas Polres Pringsewu, yang diterima redaksi pringsewu.lappung.com. Terkait penangkapan dan Penahanan Suparman Kakon Way Kunyir atas dugaan Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon tahun 2019:
Terlibat dalam dugaan kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja (APB) Pekon Way Kunyir tahun 2019. Suparman (44), yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Pekon Way Kunyir, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.
Ditangkap dan dilakukan penahanan oleh penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Pringsewu. Penahanan ini bertempat di rutan Mapolres Pringsewu.
Kasat Reskrim Polres Pringsewu Iptu Feabo Adigo Mayora Pranata membenarkan penahanan tersebut. Dia mengatakan penahanan ini dilakukan hingga 20 hari ke depan guna mempermudah proses penyidikan yang dilakukan jajarannya.
“Benar, Kamis (23/12/2021) kemarin. Kami telah melakukan penangkapan, sekaligus penahanan terhadap Kepala Pekon Way Kunyir, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Atas dugaan terlibat kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Way Kunyir tahun 2019,” ujarnya. Mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi, SIK, MIK. Pada Jumat (24/12/2021) siang.
Tersangka Suparman, dilakukan penahanan atas dugaan terlibat dalam perkara korupsi anggaran pendapatan dan belanja (APB) Pekon way Kunyir tahun anggaran 2019
Dipaparkan Kasat, tahun 2019 Pekon Way Kunyir memiliki APB sebesar Rp. 1.584.568.227. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber, antara lain Dana Desa sebesar Rp. 995.761.000, bagi hasil pajak dan retribusi Rp. 18.763.227, alokasi dana Pekon Rp. 512.620.000, dan pendapatan lain lain sebesar Rp. 57.423.000
Namun dalam pelaksanaanya tersangka diduga melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja pekon tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Tersangka selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) mengelola APB tanpa melibatkan Bendahara. Kecurangan yang dilakukannya antara lain membuat nota belanja fiktif dan mark up harga belanja barang,” terangnya.
Setelah dilakukan perhitungan oleh tim audit dari inspektorat Kabupaten Pringsewu. Terdapat kerugian negara sebesar Rp 280,951,178 (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
“Keuntungan pribadi yang didapatkan tersangka, kemudian dipergunakan untuk membayar hutang dan pembiayaan kebutuhan hidup sehari hari,” ungkap Feabo.
Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 tahun 2021 dengan ancaman 20 tahun penjara.
“Saat ini kami masih akan melengkapi berkas untuk kemudian dikirim ke Kejaksaan Negeri Pringsewu,” tandasnya.
(Herry Alam/Rls)
Lappung Media Network